Frequently asked questions.

Anda memiliki pertanyaan? anda bisa lihat jawaban dari pertanyaan yang umum ditanyakan dibawah

TENTANG PRA PENSIUN

Dokumen yang diperlukan untuk penerbitan SK Pembayaran Manfaat
Pensiun dan pembuatan Kartu Pensiun adalah:

  1. Foto copy SK Pemberhentian dari Perusahaan;
  2. Foto copy SK Capeg dan Pegawai Perusahaan;
  3. Foto copy KTP dan Kartu Keluarga;
  4. Foto copy Surat/ Akte Nikah;
  5. Pas Photo berwarna 1 buah ukuran 4 x 6;
  6. Foto copy buku rekening bank (sebaiknya Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank Saudara dan BTPN);
  7. Foto copy akte kelahiran anak yang masih di bawah usia 21 tahun/25 tahun yang masih kuliah;
  8. Foto copy kartu NPWP

Adalah isteri/ suami/ anak yang terdaftar dalam SK Pemberhentian dari PT Telkom atau Isteri/ suami/ anak yang terdaftar sebelum yang bersangkutan memasuki masa pensiun. Apabila Pensiunan mendaftarkan isteri/ suami/ anak setelah memasuki masa pensiun maka isteri/ suami/ anak tersebut tidak berhak memperoleh Manfaat Pensiun apabila Pensiunan meninggal dunia.

Dokumen yang diperlukan untuk penerbitan SK Pembayaran Manfaat
Pensiun Janda/ Duda dan pembuatan Kartu Pensiun adalah:

  1. Foto copy Pemberian Manfaat Pensiun atau SK Pemberhentian;
  2. Foto copy KTP dan Kartu Keluarga
  3. Foto copy Surat/ Akte Nikah;
  4. Foto copy Surat /Akte Kematian Pensiunan
  5. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang menyatakan status dari Isteri / Isteri-Isteri / Suami sah dari Pensiunan tersebut (Pernah dicerai/meninggal dunia)
  6. Pas Photo berwarna 1 buah ukuran 4 x 6;
  7. Foto copy buku rekening bank (sebaiknya Bank BNI, BRI, Mandiri, Saudara dan BTPN);
  8. Copy Kartu NPWP, khusus bagi Penerima Manfaat Pensiun Janda/Duda yang MP per bulannya di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak
    (PTKP). Apabila Janda / Janda-janda belum mengetahu secara pasti jumlah MP yang akan diterima maka copy kartu NPWP dapat
    disusulkan setelah PMP mengetahui jumlah MPnya secara pasti

Dokumen yang diperlukan untuk penerbitan SK Pembayaran Manfaat
Pensiun Anak dan pembuatan Kartu Pensiun adalah:

  1. Foto copy Pemberian Manfaat Pensiun atau SK Pemberhentian;
  2. Foto copy KTP dan Kartu Keluarga
  3. Foto copy Surat/Akte Nikah dari Janda/Duda yang nikah kembali;
  4. Foto copy Surat /Akte Kematian Pensiunan
  5. Foto copy Kartu NPWP, khusus bagi Penerima Manfaat Pensiun Anak yang MP per bulannya di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak
    (PTKP). Apabila Anak belum mengetahu secara pasti jumlah MP yang akan diterima maka copy kartu NPWP dapat disusulkan
    setelah PMP mengetahui jumlah MPnya secara pasti
  6. Foto Copy akta kelahiran anak
  7. Pas Photo berwarna 1 buah ukuran 4 x 6;
  8. Foto copy buku rekening bank (sebaiknya Bank BNI, BRI, Mandiri, Saudara dan BTPN);
  9. Dalam hal anak sah yang terdaftar di Dana Pensiun dan memenuhi syarat untuk menerima Manfaat Pensiun lebih dari 1 (satu), maka
    harus dilampiri Surat Kuasa (terlampir) dan ditanda-tangani oleh semua anak yang berhak di atas kerta bermeterai
  10. Dalam hal anak berusia lebih dari 21 tahun tetapi belum mencapai usia 25 tahun agar dilengkapi Surat Keterangan belum pernah nikah dari Lurah/Kepala Desa, Surat Keterangan tidak mempunyai penghasilan sendiri dari Lurah/Kepala Desa dan Surat keterangan
    masih sekolah dari Perguruan Tinggi/Sekolah

Manfaat Pensiun dapat dibedakan menjadi 4, yaitu:

  1. Manfaat Pensiun Normal, diberikan bagi peserta yang berhenti mencapai usai 56 tahun
  2. Manfaat Pensiun Dipercepat, diberikan bagi peserta yang berhenti bekerja dalam usia sekurangkurangnya 46 tahun.
  3. Manfaat Pensiun Cacat, diberikan bagi peserta yang berhenti karena dinyatakan cacat oleh Tim Penguji Kesehatan
  4. Manfaat Pensiun Ditunda, diberikan bagi peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai pensiun dipercepat (46 th) dan pembayarannya ditunda hingga usianya mencapai 46 tahun

Hakekatnya adalah :

  1. Tabungan dari iuran yang dibayaroleh Peserta pada saat Peserta masih menjadi karyawan aktif (belum pensiun).
  2. Penghargaan dari Perusahaan, dari iuran yang dibayar Perusahaan pemberi Kerja pada saat Peserta masih menjadi karyawan aktif.
  3. Pengembangan dana yang dilakukan oleh Dana Pensiun melalui investasi di berbagai portofolio.
  4. Jaminan, kepastian manfaat pensiun dibayar dengan jumlah sesuai rumus yang tercantum dalam Peraturan Dana Pensiun. Bila Dana dan hasil pengembangannya masih kurang mencukupi, maka Perusahaan sebagai Pendiri harus memberikan Iuaran tambahan ke Dana Pensiun.

TENTANG DAPEN TELKOM

Tugas Dan tanggung jawab DAPEN Telkom meliputi:

  1. Membayar MP (kepesertaan), sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun TELKOM
  2. Menagih dan Mengelola penerimaan Iuran Pemberi Kerja & Peserta
  3. Mengelola dan mengembangkan dana (investasi)

Karena dana yang diperlukan untuk membayar Manfaat Pensiun sangat besar dibanding dengan iuran dari TELKOM dan Peserta, maka DAPEN Telkom harus menginvestasikan dananya untuk membantu TELKOM mencukupi dana DAPEN Telkom sesuai kewajiban Aktuaria.

Dalam melaksanakan visinya, DAPEN Telkom mempunyai kewajiban:

  1. Mengelola Dana sesuai ketentuan & peraturan perundangan yang berlaku, baik dari Pendiri, Regulator & kebijakan lainnya yang ditetapkan
  2. Melaporkan kegiatan/ pengelolaan setiap Bulan, Triwulan, Semester, dan Tahunan kepada Pendiri melalui Dewan Pengawas (TELKOM) dan DEPKEU.
  3. Melaporkan ringkasan mengenai Pengelolaan, Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, dan Kepesertaan per Semester / Tahunan dalam bentuk INFO MEMO ke Peserta/ Pensiunan.

Karena :

  1. Naik atau tidaknya manfaat pensiun diatur di dalam Peraturan Dana Pensiun (PDP) Telkom. Itu wewenangnya Telkom, Pemegang Saham dan Menteri Keuangan.
  2. Dapen Telkom tidak berwenang menaikkan Manfaat pensiun.
  3. Untuk menaikkan manfaat pensiun, Pendiri harus menyetorkan dana berdasarkan perhitungan aktuaria ke Dapen Telkom. Karena jumlah dananya besar, proses persetujuannya memang tidak mudah.
  4. Apabila Telkom sudah setuju dan PDP sudah diubah dan ditetapkan Menteri Keuangan, Dapen baru bisa melaksanakan.

Untuk mencukupi selisih kurang kebutuhan dana, DAPEN Telkom melakukan investasi sesuai ketentuan. Jenis investasinya terdiri dari:
deposito berjangka, deposito on Call, Sertifikat Deposito, Sertifikat Bank Indonesia, Saham di Bursa, Obligasi di Bursa, Unit Penyertaan
Reksadana, Surat berharga pemerintah, Penempatan Langsung, Tanah, Bangunan, Tanah & Bangunan. Hasil investasi tidak boleh serta merta dibagikan kepada Peserta/Penerima MP. Gambaran umum pengelolaan dana DAPEN Telkom adalah sebagai berikut:

Keterangan:

  1. DAPEN Telkom mengelola dana yang bersumber dari ex dana YDPP, Iuran
    Peserta, Iuran Normal Telkom dan Iuran Tambahan Telkom.
  2. Dana tersebut diinvestasikan sehingga memperoleh hasil investasi agar mencukupi pembayaran MP
  3. Apakah hasil investasi tersebut mencukupi untuk membayar Manfaat Pensiunan?
    1) Bila cukup, maka hasil investasi tersebut dipakai untuk pembayaran MP
    2) Bila tidak cukup, maka PT Telkom akan memberi Iuran Tambahan agar dana tersedia untuk membayar MP.
  4. Sebagai feedback bagi para Pensiunan, mohon dibandingkan besarnya Iuran Bapak/ Ibu per bulan dengan Besarnya Manfaat Pensiun yang tiap bulan Bapak/ Ibu terima
  1. Tidak . Dapen Telkom berbeda dengan perusahaan atau koperasi.
  2. Manfaat Pensiun yang harus dibayar itu besarnya bisa jauh lebih besar dari total iuran peserta ditambah iuran normal Pendiri dan
    pengembangannya. Sehingga hasil pengembangan dana Dapen harus terus dikelola untuk bisa mencukupi pembayarannya.
  3. Dana Dapen Telkom tidak boleh dipinjam, dijaminkan atau ditarik oleh Pendirinya.
  4. Hasil pengembangan tidak boleh serta merta dibagi kepada Peserta maupun Pendiri.

TENTANG HAK PESERTA PENSIUNAN/ PENERIMA MANFAAT PENSIUN

  1. Memperoleh Manfaat Pensiun Normal, atau Manfaat Pensiun Cacat atau Manfaat Pensiun Dipercepat.
    1) Manfaat Pensiun bulanan.
    􀂃 Bila besarnya Manfaat Pensiun Bulanan Rp. 1.500.000,- atau lebih, dibayarkan secara bulanan sampai dengan meninggal dunia dan
    turunan ke warisnya;
    􀂃 Bila kurang dari Rp. 1.500.000,- dapat diambil sekaligus (DAPEN Telkom menyarankan sekaligus)
    2) THT bagi yang menjadi pegawai Telkom sebelum April 1992;
    3) Manfaat Pensiun yang diambil sekaligus sebesar 20% dari MP, bagi yang menjadi pegawai Telkom setelah April 1992. Yang 80% dibayarkan secara bulanan.
    4) Manfaat Pensiun adalah tetap, tidak ada kenaikan sesuai dengan rumus MP dan gadas terakhir pada saat aktif.
  2. Memperoleh informasi mengenai pengelolaan DAPEN Telkom
  3. Menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portfolio investasi DAPEN Telkom kepada Pendiri, Dewas dan Pengurus DAPEN Telkom berdasarkan ketentuan yang berlaku

MP bagi yang pensiun sebelum Juli 2002 sebenarnya sudah memperhitungkan atau sudah diberikan Tunjangan MP gaji ke 13 dan THR, yang dibayarkan secara bulanan pada saat menerma MP. Hal tersebut dapat dilihat dari rumus MP yang didepannya dikalikan angka 1,632. Bagi yang pensiun setelah Juli 2002, unsur THR dan yang lain sudah termasuk dalam rumus MP atau di-PhDP-nya.

TENTANG KEWAJIBAN PENSIUNAN/ PENERIMA MP

Kewajiban Pensiunan/ Penerima MP adalah:

  1. Melakukan pembaharuan data secara berkala. Konsekuensi logisnya: kalau belum memperbaharui, DAPEN akan raguragu dan menunda dulu pembayarannya.
  2. Menginformasikan:
    1) perubahan status diri, misal kawin lagi atau janda/ duda kawin lagi
    2) perubahan atau mutasi Penerima Manfaat Pensiun (Penerima MP meninggal dunia, janda/ Duda kawin lagi, Janda/Duda meninggal dunia, Anak sudah berumur 21 tahun, 25 th atau sudah menikah/ bekerja) Konsekuensi logis: Bila tidak segera dilaporkan adan akhirnya diketahui maka DAPEN Telkom diwajibkan menagih kembali dan yang ditagih atau ahli warisnya harus mengembalikan kelebihan bayar
    3) Perubahan data (pindah alamat, perubahan no telepon/ HP, email dan dekat yang bisa dihubungi, perubahan no rekening)
    4) No. HP yg bisa digunakan/ dimanfaatkan untuk menghubungi Penerima MP
    5) Siapa yang dikuasakan mengambil MP
  3. Mempunyai dan menyampaikan NPWP bagi yang seharusnya punya. Konsekuensi logis: Yang seharusnya punya dan tidak menyampaikan ke DAPEN Telkom oleh Dinas Pajak akan dikenakan pajak 120% dari tarif dan yang 20% harus dibayar sendiri
  4. Menginformasikan/ lapor ke DAPEN Telkom bila sudah 3 bulan pensiun belum menerima SK PMP
  5. Melatih anak/ cucu untuk dapat melaporkan ke DAPEN Telkom bila ada perubahan status penerima MP.

TENTANG PEMBAYARAN MP

Manfaat Pensiun bulan N akan masuk ke rekening para PMP yang rekening penerimaan MPnya di salah satu bank BNI. BRI, Mandiri, BTPN atau Bank Saudara setiap tanggal 1 bulan N. Sedang yang rekeningnya di luar 5 bank tersebut, perlu dilakukan kliring antar bank, sehingga membutuhkan tambahan waktu sekitar 2 atau 3 hari. Penerima MP dapat mengetahui Manfaat Pesiunnya sudah masuk atau belum dengan cara menge-print buku banknya.

Beberapa kemungkinan yang menyebabkan Manfaat Pensiun tidak masuk rekening Pensiunan, yaitu:

  1. Nomor rekening salah;
  2. Salah ejaan pada nama Pensiunan. Beberapa bank sangat ketat dalam ejaan nama Rekening, sehingga kalau ada salah satu huruf saja, bank akan menunda mentransfer ke rekening Pensiunan;
  3. Buku rekening Pensiunan hilang, lalu membuat nomor rekening baru tetapi tidak melaporkan ke DAPEN Telkom.
  4. Rekening ditutup pihak bank

MP yang dikenai pajak PPh 21 adalah MP yang lebih dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP):

PTKP yang berlaku saat ini:
Pensiunan yang mempunyai Manfaat Pensiun lebih dari PTKP wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan pajak dibayarkan oleh DAPEN Telkom. Apabila tidak mempunyai NPWP, maka yang bersangkutan harus membayar pajak sebesar 120 % dan yang 20 % harus dibayarkan oleh Penerima MP. Oleh karena itu Pensiunan yang diharuskan mempunyai NPWP, wajib melaporkan NPWPnya ke DAPEN Telkom.

Mengingat NPWP merupakan kewajiban individu, maka yang wajib mengurus penerbitan NPWP ke Dinas Pajak adalah Pensiunan sendiri.
Prosedur Pembuatan Kartu NPWP adalah sebagai berikut:

  1. Permohonan NPWP diajukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan formulir Registrasi dilampiri foto copy KTP dan foto copy kartu keluarga;
  2. Formulir yang telah ditanda-tangani dieserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak.
  3. Paling lama 1 hari kerja setelah formulir diterima dan persyaratannya telah lengkap maka Kantor Pelayanan Pajak akan menerbitkan kartu NPWP.

Batas waktu pelaporan PPh-21 adalah:

  1. Pelaporan pajak dimulai dengan pengambilan formulir SPT, pengisian, penanda-tanganan dan penyampaian SPT ke Kantor Pelayanan Pajak secara langsung atau melalui pos.
  2. Batas waktu penyampaian SPT Tahunan WP Pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak (bulan Maret N+1)

Cara Memperoleh Bukti Pemotongan Pajak (Form-1721A1) dari DAPEN Telkom:

  1. Bukti Pemotongan Pajak (Form-1721A1) MP yang diterima Pensiunan dapat diminta di DAPEN Telkom baik secara langsung/ telepon atau melalui P2Tel setempat
  2. Form1721A1 tahun N dapat diminta mulai minggu III Januari s.d Maret tahun N+1 untuk periode laporan tahun N.
  3. Form-1721A1 tsb dijadikan lampiran dalam penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Pribadi ke Kantor Pajak.

Perbedaaan MP yang disebabkan masa pengabdian dan pensiun bukan merupakan diskriminasi, karena:

  1. Disebut diskriminasi bila masa tugas dan iurannya sama tetapi MP nya berbeda;
  2. Pada masa pensiun, iurannya juga dihentikan dan menikmati MP yang dijanjikan pada saat aktif. Karyawan yang masih aktif masih bisa mengalami kenaikan gaji dan menambah iurannya sehingga MP-nya berbeda dibandingkan dengan yang sudah pensiun

Berdasarkan KD.23 tahun 1999, RAKERNAS P2TEL tahun 2003 dan KD.62 tahun 2006 menyebutkan bahwa P2TEL adalah satu-satunya organisasi wadah Pensiunan Telkom, keanggotaannya bersifat stelsel pasif/ langsung menjadi anggota dan sebagai konsekuensi logisnya Pensiunan harus mengiur dana sosial dan iuran anggota P2TEL yang pelaksanaan pemotongannya dibantu oleh DAPEN Telkom dan diserahkan kepada P2 TEL Pusat. Besar potongan tersebut adalah:

  1. Dana Kematian yang besarnya 1/1000 dari besarnya MP;
  2. Iuran Anggota P2Tel yang besarnya 2/1000 dari besarnya MP Sehingga MP yang diterima Pensiunan per bulan adalah MP setelah dikurangi Dana Kematian dan Iuran Anggota

TENTANG KENAIKAN MP

  • Pada dasarnya MP adalah tetap seperti yang dijanjikan dan tidak ada kewajiban PT Telkom untuk menaikkan MP.
  • MP dapat dinaikkan bila:
    1) Bisnis PT Telkom masih tumbuh baik dan PT Telkom bermurah hati untuk membiayai kenaikan MP. Hal-hal yang perlu diperhatikan agar PT Telkom bersedia membiayai kenaikan MP antara lain:
    a) Loyal menggunakan produk PT Telkom
    b) membantu promosi produk PT Telkom
    c) Membangun citra positif PT Telkom
    d) Tidak melakukan kampanye negatif terhadap PT Telkom (misalnya menjelek-jelekkan PT Telkom)
    2) Investasi sangat berhasil dan kecukupan dana di DAPEN Telkom minimal 120%, PT Telkom dapat mempertimbangkan memberi atau tidak kenaikan MP.

DAPEN TELKOM tidak mempunyai wewenang dalam menaikkan MP tetapi merupakan kewenangan Pendiri (PT Telkom). Pensiunan yang menuntut kenaikan MP dapat dikatakan telah melakukan sesuatu di luar haknya karena haknya telah dipenuhi yaitu seperti yang telah dijanjikan dalam rumus penghitungan MP. Sehingga menuntut MP dengan cara berdemontrasi akan menurunkan citra Pensiunan Telkom. Manggugat di pengadilanpun tidak ada dasar yang kuat. Sebaiknya dalam pengajuan kenaikan MP dilakukan secara halus dan santun kepada PT Telkom. Disetujui atau tidaknya sangat dipengaruhi dengan cara pendekatan kepada PT Telkom. Selain itu Pensiunan harus dapat menunjukkan kontribusinya kepada PT Telkom.

TENTANG PELAPORAN MUTASI DATA

Setiap perubahan data Pensiunan (misalnya pindah alamat, ganti nomor rekening, pensiunan/ janda/ duda/ anak meninggal, janda/ duda menikah lagi), Anak sudah bekerja/ menikah) harus segera melapor ke DAPEN Telkom, karena kalau tidak melaporkan maka dapat terkena konsekuensi logisnya, misalnya:

  1. Tidak memperoleh informasi penting bila tidak melapor perubahan alamat atau nomor telepon/ HP;
  2. Manfaat Pensiun tidak masuk rekening bila tidak melaporkan perubahan nomor rekening;
  3. Mengganti selisih Manfaat Pensiun bila tidak melaporkan kematian atau janda/ duda menikah lagi

Sarana yang bisa digunakan untuk melaporkan perubahan data Pensiunan ke DAPEN Telkom yaitu:

  1. Datang langsung atau melalui surat ke alamat Jl. Surapati No 151 Bandung;
  2. Telepon ke 022-2500983;
  3. Facsimile ke 022-2530296;
  4. Email ke alamat helpdesk@dapentel.co.id
  5. Web ke alamat www.dapentel.co.id

TENTANG DATA ULANG

Data ulang dilaksanakan setiap 6 bulan sekali atau 2 kali dalam setahun, yaitu periode Januari s.d Juni (Semester I) dan Juli s.d Desember (Semester II)

Bagi PMP Pensiunan/ Janda/ Duda/ Anak dilakukan dengan mendatangi langsung petugas Customer Service salah satu bank BNI, BRI, BTPN atau Bank Saudara.. Atau diwakilkan ke Pengurus Cabang P2TEL untuk di-datul-kan melalui loket P2TEL Cabang (Bagi P2TEL Cabang yang ditunjuk sebagai loket ppenyelenggaran DATUL) ke bank.

Karena:

  1. Data ulang diperlukan untuk memperbaharui data dan meyakinkanbahwa Dapen bisa membayar MP secara tepat Penerima, tepat jumlah dan tepat waktu.
  2. Data ulang juga untuk mendekatkan hubungan antara Pensiunan dengan Dapen, sehingga pertukaran informasi bisa berjalan dengan baik.
  3. Dapen juga mendapat sanksi bila terus membayar manfaat pensiun bagi penerima manfaat pensiun yang ternyata sudah meninggal dunia atau janda/duda sudah menikah lagi atau anak yang sudah dewasa.
  4. Dana Pensiun juga harus menagih kelebihan bayar yang terlanjur dibayarkan kepada penerima manfaat pensiun yang sudah meninggal dunia atau janda/duda sudah menikah lagi atau anak yang sudah dewasa kepada yang bersangkutan ataupun ahli warisnya.
  5. Jadi tujuannya selain untuk mendekatkan hubungan juga untuk mengurangi resiko Dapen dan resiko Ahli Warisnya.

DATUL ONLINE di tahun 2011 dilakukan hanya di salah satu Bank BNI, BRI atau BTPN untuk seluruh Pensiunan, baik yang menjadi nasabah/ mempunyai rekening BNI, BRI atau BTPN atau bank lain selain BNI. atau dengan menghubungi P2Tel Cabang setempat (diwakilkan oleh Pengurus P2TEL Cabang setempat)

DATUL merupakan kewajiban Pensiunan/ Penerima MP. Karena kewajiban, maka yang tidak melakukan DATUL ada konsekuensi logis yang membuat DAPEN Telkom ragu-ragu sehingga bisa menunda pembayaran MP. Pemberian insentif dihentikan mulai Juli 2009. Tetapi bagi Pensiunan/ Penerima MP yang telah melakukan data ulang akan diberikan pengganti uang transport

LAIN-LAIN

Apabila Pensiunan menikah kembali maka segala haknya tidak dapat turun ke istri yang baru karena waris yang berhak adalah waris pada saat Pensiunan berhenti dari Karyawan PT Telkom atau yang tercatat di SK Pemberhentian dari PT Telkom.

Menurut UU No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan PDP DAPENTEL, ahli waris adalah ahli waris yang terdaftar pada saat Pensiunan masih aktif bekerja di PT Telkom, yang urutannya adalah Suami/ Isteri, Anak dan Orang tua bila karyawan tidak menikah. Dalam UU tersebut tidak dijelaskan secara tegas untuk mencoretahli waris yang sudah didaftarkan. Sehingga untuk kasus seperti ini sebaiknya Bapak/ Ibu mengajukan surat resmi kepada DAPEN Telkom untuk dibahas disolusikan masing-masing kasusnya.

Sesuai dengan UU No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan PDP DAPENTEL, Suami/ Isteri/ Anak wajib segera melaporkan perubahan status/ meninggalnya Pensiunan. Apabila tidak dilaporkan maka Suami/ Isteri/ Anak dianggap menerima sesuatu yang bukan haknya dan DAPENTEL dianggap kelebihan bayar. Sehingga DAPENTEL wajib menagih kembali dan ahli waris (suami/ isteri/ anak) wajib mengembalikan kepada DAPEN Telkom. Oleh karena itu Isteri/ Suami/ Anak selayaknya segera melaporkan agar DAPEN Telkom bisa menghentikan pembayaran dan mengalihkan ke ahli waris sesuai ketentuan yang berlaku.

Perlu sekali agar Suami/ Isteri/ anak/ keluarga dapat memudahkan ahli waris dalam memahami hak dan kewajiban Pensiun Telkom dan menghindari kelebihan bayar.

  1. Pensiunan/ Penerima MP harus menginformasikan alamat/ nomor telepon/ nomor HP/ email yang mudah dihubungi, agar bila ada informasi penting untuk pensiunan, maka yang bersangkutan segera mengetahu informasi tersebut di atas;
  2. Menyuruh keluarga terdekat (Putra/ putri) untuk melaporkan kepada DAPEN Telkom apabila terjadi kejadian penting yang menyebabkan perubahan data (misalnya kematian, janda/ duda menikah lagi) karena bila tidak dilaporkan dan DAPEN Telkom membayar lebih MP-nya, maka DAPEN Telkom akan menagih kelebihan bayarnya.
  3. Memberikan informasi kepada keluarga terdekat (Putra/ putri), media-media yang bisa dihubungi bila membutuhkan info DAPEN Telkom (misalnya No.Telepon/ Flexi, Nomor Facsimile, email, web) sehingga para waris dapat menghbungi DAPEN Telkom dengan cepat.
  4. Berikan nomor-nomor telepon/ HP anak atau kerabat yang bisa dihubungi sewaktu-waktu oleh DAPEN Telkom bila ada hal/ informasi yang penting